Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya
IMG-20210121-WA0411

MALANG–Kuat Dugaan Pembangunan Tower Desa Ampelgading Mengabaikan Hak Masyarakat dan Adanya Gratifikasi yang Merucut ke Pidana, Mohon Dihentikan

Pembangunan tower di Dusun Sanggrahan Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang sempat terhenti sejak bulan September 2020 lalu, kini terlihat memulai aktifitasnya kembali. (Kamis, 21/01/2021).

Pembangunan sempat ditutup dan diberhentikan oleh pihak penyelenggara ketika saat itu didatangi dan diklarifikasi oleh Tim Reclasseering Indonesia (RI) dan dipertanyakan terkait perijinan dari pihak berwenang.

Menara Telekomunikasi milik PT. Centratama Menara Indonesia (CMI) ini ternyata sampai saat ini masih belum bisa menunjukkan dokumen-dokumen perijinan terkait pembangunan.

Menurut keterangan beberapa pihak, warga yang terdampak radiasi pun belum juga mendapatkan asuransi kesehatan dari pihak penyelenggara.

Yang perlu dipertanyakan adalah, mengapa Camat Tirtoyudo dan Kepala Desa Ampelgading berani memberikan ijin pembangunan, sementara IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) pun belum juga terselesaikan.

Ketika ditemui oleh Tim Reclasseering Indonesia (RI) dan nawacitalib.com pada Rabu (20/01/2021) kemarin, Camat Tirtoyudo dan Kepala Desa Sanggrahan seakan masih menutup-nutupi dan membela pihak penyelenggara. Tidak ada respon apapun terkait kurangnya dokumen-dokumen perijinan pembangunan.

Surat Dumas yang pernah dilayangkan oleh Tim Reclasseering Indonesia (RI) ke Polsek Tirtoyudo pun juga belum mendapat respon sampai saat ini, karena masih dalam olah penyelidikan dan masih menunggu keterangan dari Camat Tirtoyudo.

Semua pihak seakan menutupi dan mendukung pembangunan tower ini, meskipun perijinannya masih belum jelas.

“Pihak investor jangan mau dibodoh-bodohi oleh pihak yang ingin mencari keuntungan sendiri, tujuannya mendirikan BTS ini adalah untuk memajukan Desa dan menumbuhkan perekonomian, (jika ada yang tidak bekerja bisa bekerja disitu, jika ada yang pengangguran juga bisa dipekerjakan), tapi dicederai oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab,” ujar salah satu Tim Reclasseering Indonesia (RI).

Handoyo si pemilik tanah pun juga menantang dan berkata bahwa tidak ada urusan dengan Dumas dan keluh kesah masyarakat yang disampaikan kepada Tim Reclasseering Indonesia (RI). Padahal diketahui, tanah yang disewakan untuk pembangunan tower tersebut juga belum mendapat sertifikat resmi.

Diduga kurang lebih ada 350 tower di wilayah Kabupaten Malang yang belum jelas perijinannya dan dilakukan pembiaran oleh pihak-pihak terkait.

“Camat Tirtoyudo pun seakan melakukan pembiaran,” ujar Tim Reclasseering Indonesia (RI).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang pernah menyampaikan, jika bangunan BTS belum mengantongi ijin, harus dilakukan penindakan. Karena ijin mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Malang itu sudah diatur oleh Perda, yaitu Perda nomor 11 dan nomor 12 tahun 2007, tentang denda yang harus dibayar jika melanggar IMB.

Peraturan pembangunan menara telekomunikasi tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (Permenkominfo 02/2008). Dimana pada Pasal 21 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan, Polres Malang akan menoleh pada pro kontra pembangunan tower ini yang tidak hanya sekali dua kali terjadi dan terus berulang, dan diharapkan juga akan adanya Coffee Morning untuk memediasi masalah ini.

Jika memang pihak penyelenggara tower ini sudah membayar uang suap kepada pihak terkait yang sudah memback-up pembangunan ini, Tim Reclasseering Indonesia (RI ) mengharapkan adanya tindakan tegas supaya kejadian suap-menyuap dan memback-up sesuatu yang ilegal tidak lagi berkelanjutan.

Jika apa yang diminta oleh pihak masyarakat yang terdampak tidak terpenuhi, takutnya akan ada gejolak yang menimbulkan kerumunan atau bisa disebut massa yang akan menuntut haknya kepada pihak penyelenggara Menara BTS tersebut.

Tim Reclasseering Indonesia (RI) meminta kepada semua instansi dan pihak terkait untuk tidak hanya diam menanggapi pembangunan tower ilegal ini.

“Saya meminta kepada Bapak Presiden Jokowi, Polda Jatim dan Polres Malang, Gubernur Jatim, Bupati Malang, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Satpol PP, serta Tim Advokad untuk segera menindak tegas para mafia-mafia dibalik pembangunan tower ini demi masyarakat banyak, jika tidak ada ijin yang jelas dan hanya merugikan masyarakat, sebaiknya segera ditindak karena tidak prosedur, hak masyarakat harus terpenuhi,” ujar Tim Reclasseering Indonesia.

“Setiap saya konfirmasi, pihak tower tidak pernah menjawab tentang perijinan tersebut, saya tanya Camat katanya disuruh tanya Kepala Desa, saya tanya Kepala Desa malah saya disuruh diam, kok kesannya dilempar-lempar terus perijinan ini,”

Diduga, adanya gratifikasi yang dilakukan oleh beberapa pihak-pihak terkait untuk menutupi perijinan ini. Menurut salah satu narasumber yang enggan disebut namanya, Kepala Desa Ampelgading seakan menutupi perijinan ini karena diduga melakukan proyek.

Jika memang benar, yang bersangkutan bisa dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipidkor.

“Masalah ini seutuhnya tanggungjawab Camat,” ujar Tim Reclasseering Indonesia.

Jangan biarkan hukum ini menjadi runcing ke bawah dan tumpul ke atas, seperti ucapan Bapak Komjen Listyo Sigit Purnomo.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2011, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Bantuan Hukum. Jo. Pemerintah no 42 tahun 2013. Dalam Rangka menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan komitmen yang telah dibangun sejak awal, sekaligus sebagai bentuk pengamanan terhadap Undang-undang Republik Indonesia no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun Surat Rahasia Mabes Polri no: R/45/IV/81/S.INTELPAM tanggal 28 April 1981 Tentang Peningkatan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan, Penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang melanggar hukum.

Tim RI berharap, pemerintah Kabupaten Malang, Bupati serta Dinas-dinas terkait, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Malang lebih detail lagi dalam mengurusi masalah perizinan, karena banyak tower BTS di wilayah Kabupaten Malang yang sudah dibangun bahkan sudah dioperasikan tanpa mengantongi IMB.

Asuransi dan dampaknya terhadap masyarakat tidak dipikirkan oleh pihak penyelenggara, karena sampai saat ini belum ada musdes (musyawarah desa), musdes yang dilakukan selama ini bukan pengumpulan tokoh desa, melainkan para masyarakat awam yang hanya bisa menyetujui dan berkata iya. (eko s)

Share this :

Baja Juga

News Feed

TNI AD Laksanakan Vaksinasi Serentak

Rab, 3 Mar 2021 07:15:57am

JAKARTA,– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin kegiatan vaksinasi serentak bagi seluruh Prajurit TNI Angkatan...

Lanjut Tinjau Vaksinasi di RSUD Bung Karno, Gibran Tekankan Vaksin Aman: ‘Mini ICU Sejauh Ini Tak Pernah Dipakai

Sen, 1 Mar 2021 02:24:45pm

SOLO,-Lanjut Tinjau Vaksinasi di RSUD Bung Karno, Gibran Tekankan Vaksin Aman: 'Mini ICU Sejauh Ini Tak Pernah Dipakaio lokasipeninjauan vaksinasi...

Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Presiden: Ini Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Sen, 1 Mar 2021 02:17:55pm

JOGYAKARTA,-Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo pada Senin, 1 Maret 2021. Acara peresmian...

Masjid Istiqlal Jakarta Selenggarakan Webinar Nasional dan Peluncuran IDMC

Ming, 28 Feb 2021 06:52:05am

Jakarta – Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) mengadakan Webinar Nasional bertema “Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masjid/Rumah Ibadah”...

Gibran-Teguh Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Pedagang Pasar Gede Siap Lepas dari Wabah

Sab, 27 Feb 2021 12:05:22pm

SOLO,-Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakosa meninjau pelaksanaan vaksin bagi para pedagang di Pasar Gede Solo, Sabtu (27/2/2021) pagi. Sehari...

Sukisari, SH: Kapolri Agar Menghukum Oknum Penyidik yang Kriminalisasi Herman Kora

Jum, 26 Feb 2021 09:34:11pm

Tangerang- 25/02/2021 Di depan Pengadilan Negeri Tangerang, Tim Kuasa hukum yang terdiri dari Sukisari, SH, Kartika Honny, SH, MH, Ratna Wening...

Gibran Cek Proyek Pembangunan Pasar Legi, Petugas Sanggup Selesaikan 2 Bulan Lebih Awal Dari Target

Jum, 26 Feb 2021 01:41:11pm

SOLO,-Gibran Cek Proyek Pembangunan Pasar Legi, Petugas Sanggup Selesaikan 2 Bulan Lebih Awal Dari Target usai salat Jumat di Masjid Ar Rochili, area...

Usai Dilantik, Gibran-Teguh Langsung Pastikan Persiapan Vaksinasi di Pasar Gede Lancar, Doa Penjual Buah Ini Menyentuh

Jum, 26 Feb 2021 01:12:59pm

SOLO,-Usai dilantik jadi Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka langsung mengganti seragam PDU dengan kemeja bergambar khas Indonesia Raya, ia...

Gubernur Jateng Lantik Gibran-Teguh Secara Virtual, Walikota Solo Siap Kebut Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi

Jum, 26 Feb 2021 01:07:39pm

SOLO - Bertempat di Gedung Graha Paripurna DPRD Surakarta, Jumat (26/2), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melantik Gibran Rakabuming Raka dan...

Terkait Oknum Polisi Kalideres Bunuh Anggota TNI dan Warga Sipil, Pangdam Jaya: Selesaikan Secara Adil

Kam, 25 Feb 2021 09:27:09pm

Jakarta – Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya menyampaikan harapannya...

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

WhatsApp
Hello, we are here for any question, feel free to talk with us
×
Translate »
error: Content is protected !!
Lewat ke baris perkakas