BIMA CABANG PRAMBANAN BERKEDOK KOPRASI TAPI TIDAK PUNYA HATI

BIMA CABANG PRAMBANAN BERKEDOK KOPRASI  TAPI TIDAK PUNYA HATI
bnn-3

Banyak masalah rumah tangga yang timbul akibat terjerat oknum koperasi nakal. Tak jarang ibu rumah tangga pinjam uang dikoprasi tanpa izin suaminya dan timbul permasalahan keluarga berujung pertengkaran.

“Biasanya terjadi di masyarakat terutama ibu-ibu nih, yang pinjam di luar sepengetahuan suaminya. Begitu bunganya (tinggi) terjadi penagihan akan berakibat kepada kepada permasalahan keluarga. Ini yang harus diwaspadai,”

Seperti contoh ibu AR ini yang pinjam di Koprasi BIMA Cabang Prambanan, tanpa sepengetahuan suami bisa acc. dengan bermodal BPKB Motor nya ibu AR meminjam uang ke Koprasi BIMA sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) dan hanya menerima Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ribu rupiah ) dengan jangka waktu 12 bulan dan perbulan angsurannya Rp. 401.000 ( empat ratus seribu rupiah ) dan ibu AR sudah mengangsur 7 x angsuran dengan lancar dan pada pertengahan tahun usaha ibu AR bangkrut sehingga mengakibatkan keterlambatan 4 mau ke 5 angsuran, dengan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2019 akan tetapi belum sampai dengan jatuh tempo Koprasi BIMA Cabang Prambanan, sudah mengeluarkan surat tugas dari Minto Agung Mulyono selaku BRANCH MANEGER, ke Dian Yulianto selaku COLLECTOR/REMEDIAL yang intinya untuk menarik 1 unit sepeda motor Honda REVO,

Saat media ini mendatangi kantor koperasi BIMA 3 Desember 2019 kebetulan bersama ibu AR yang ingin melunasi hutang-hutangnya di Koperasi BIMA tersebut tetapi sangat disayangkan tanggapan dari pihak PT. BIMA MULTIFINANCE kurang mengenakkan dan cetus ibu AR ingin bertemu meneger PT. BIMA tidak bisa yang menemui hanya lah Dian Yulianto selaku COLLECTOR, yang mana hutang tersebut bila di lunasi ibu AR harus membayarkan uang sebesar Rp. 3.093.500 ( tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) dan BPKB baru bisa diambil setelah 3hari pelunasan, ibu AR ingin meminta keringan itu pun tidak bisa sedikitpun dan ibu AR harus di suruh ke kantor pusat nya di Jl Mayor Kusmantoro Bareng Lor, Klaten Selatan.

Saat ibu AR menjelaskan ke media ini saya awalnya usaha tembakau mas ini kan para petani dan pengeranjang tembakau pada rugi, dan saya juga kena rugi dan bisa sampai macet kreditnya lah saya sudah bayar secara lancar selama 7bulan dan semenjak musim tembakau memang saya belum ngangsur karena tidak punya uang mas, dan ini saya dapat uang dari jual kayu dan bambu di kebun sama pinjam uang tetangga yang rencananya mau ambil melunasi BPKB saya di PT. Bima Multifinance, padahal hutang pokok saya tinggal 1.851.588 ( satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah ) ini menjadi Rp. 3.093.500 ( tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) kalau menjadi segitu kan uang saya kurang mas ini saya cuman punya uang Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan pak Dian Yulianto tidak bisa di nego untuk minta keringanan sedikit pun, pungkasnya.

Saat Dian Yulianto selaku COLLECTOR REMEDIAL PT. Bima Multifinance ditemui media ini dengan nada cetus dia menyampaikan tidak bisa dinego karena ini sudah menjadi ketentuan, dan ibu AR ini saya bingung di bantu cari pinjaman tanpa sepengetahuan suami bisa cair kok malah seperti ini saya sudah ngomong ke ibu AR untuk kasih angsuranya jangan blong 4bulan kaya gini nanti bunganya tak nego kan dengan kantor tapi gak di angsur-angsur dan kamu menunjukkan kartu PERS ke saya maksudnya apa mau nya apa kalau mau nego ya sana nego dikantor pusat Klaten, ketemu pak Didik karena ini sudah tidak bisa nego lagi ini sudah pengamanan unit cetusnya dengan nada marah dan tinggi.

Sementara Warsito Menjelaskan apabila pihak koprasi mempersulit kita langsung ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut,pungkasnya.

Share this :
TAG :
Bagikan Artikel:

BERITA TERKINI

BERITA TERKAIT
png_20220525_130650_0000
jpg_20220528_195817_0000
Direktur Utama PT. Berita Istana Negara
IMG-20220426-WA0245
Direktur Utama PT Berita Istana Negara
PARYONO, S.H, M.H DPR RI
png_20220605_184523_0000
png_20220616_214056_0000
png_20220525_130019_0000
Ganjar_Pranowo,_Gubernur_Jateng_Periode_II
20220513_112936_0000
UPDATE KORONA

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Privacy Policy

Kontak Kami

Dikelola oleh:
BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT PT BERITA ISTANA NEGARA

Siaran Pers•Foto Berita Istana•Video BI-Nesw•Transkrip

Website : https://www.beritaistana.id
YouTube : Berita Istana-tv

© 2022 BeritaIstana.id. All Rights Reserved.

Design by Velocity Developer