Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya
IMG_20200303_102826

GNPK – RI Laporkan Penyidik Polres Kendal Ke Div Propam Mabes Polri Dan Kompolnas

Selasa 3 Maret 2020

BERITAistana.com

Ketua Umum GNPK-RI H, M Basri Budi Utomo AS, SIP, SH, Bersama Brigjend Pol Eko Sukriyanto.

JAKARTA – Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, berdasarkan Berita Acara Pengaduan Masyarakat, Register Nomor : 009 / PM / GNPK-RI / I /2020, tanggal 28 Januari 2020 tentang Kriminalisasi Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) Nomor : 543.32 / 12820, Tahun 2019,Tanggal 20 September 2019 atas nama MUKHAYAT, maka untuk memastikan ada dan/atau tidak adanya dugaan KKN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan aparat Kepolisian Resort Kendal dan/atau dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan kriminalisasi tindak pidana, telah dilakukan kajian / tela’ahan yuridis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Terkait laporan tersebut Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) membuat Laporan resmi secara tertulis Kepada, Kepala Divisi Provam Mabes Polri Jl. Trunojoyo No.3, Selong, Kebayoran Baru di jakarta tertanggal 28 Februari 2020 yang lalu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI H, M Muhammad Basri Budi Utomo, AS, SIP, SH menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan batuan (Tanah Urug) di Desa
Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang mulai dilaksanakan Muhkayat pada tanggal 09 Nopember 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019 adalah kegiatan usaha pertambangan legal dan sah,dikarenakan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Nomor :543.32 / 12820, Tahun 2019 atas nama MUKHAYAT, yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah tertanggal 20 September 2019.

Basri mengatakan,“ Pemegang IUP dan IUPK dijamin Haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” Katanya Senin (02/03/2020).

Penghentian pertama tanggal 14 Nopember 2019 atas kegiatan usaha pertambangan Muhkayat Pemegang IUP yang dilakukan didalam batas koordinat di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal dan diberhentikan oleh anggota Reskrim Polres Kendal dan excavator dipaksa mundur menjauh dari lokasikoordinat, merupakan perbuatan melanggar hukum dan/atau tindak pidana.

Basri Menegaskan,” Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi karena penghentian kegiatan usaha pertambangan terhadap pemegang IUP sudah diatur mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, bukan menjadi kewenangan Kepolisian, kecuali dalam hal-hal tertentu terjadi kecelakanaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau hal lain yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab kepolisian, yang mekanismenya sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan,” Tegasnya.

Dalam pelaksanaan IUP Operasi Produksi, pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP, termasuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan IUP.

“ Permasalahan sengketa IUP Operasi Produksi antara Mukhayat dengan Hussain, pihak Reskrim Polres Kendal telah melampaui batas kewenangan dalam menangani permasalahan yang seharusnya menjadi kewenangan Gubernur dan/atau PPNS Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maka tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk mengkriminalisasi dan memenjarakan Saudara Mukhayat yangmemiliki legal standing dan kepastian hukum atas haknya dan dijamin Undang-Undang, yang sejak tanggal 24 Februari 2020 dengan kesalahan yang direkayasa, telah dijebloskan kedalam penjara di Lapas Kendal, yang saat ini sudah menjadi konsumsi publik,” Ujar Basri.

Oknum polisi tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan kriminalisasi terhadap Mukhayat dengan menjerat tindak pidana pada penghentian ketiga tanggal 3 Desember 2019,

Ia menambahkan,” Demikian pengaduan berikut hasil kajian disampaikan sebagai bahan partisipasinya turut mewujudkan kinerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,”Pungkas Basri mengakhiri. * (rdk/tim media gnpk-ri)

Share this :

Baja Juga

News Feed

Hari Ke 6 Ops Ketupat Candi, Polres Klaten dan Tim Gabungan Telah Periksa 2035 Kendaraan, 264 Diputar Balik

Sel, 11 Mei 2021 07:27:52pm

KLATEN,-Hari Ke 6 Ops Ketupat Candi, Polres Klaten dan Tim Gabungan Telah Periksa 2035 Kendaraan, 264 Diputar Balik Hari keenam pelaksanaan Ops...

Kabidhumas Polda Jateng : Mari Kita Ikuti Anjuran Pemerintah untuk Tidak Mudik Lebaran Tahun Ini

Sel, 11 Mei 2021 07:23:03pm

SEMARANG - Jelang H-2 Polda Jateng Terus melakukan pengecekkan terhadap pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, di 14 Pos Pam terpadu. Pengecekan Pos Pam...

Melalui Video Conference, Kadiv Humas Apresiasi Prestasi Jajaran yang Capai Seratus Persen dalam Program Prioritas Kapolri

Sel, 11 Mei 2021 05:58:45pm

  Semarang - Karo PID Bidhumas Polri, Brigjen M. Hendra Suhartiyono dan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna, mengikuti...

Berikan Apresiasi Aplikasi E-PPNS, Ini yang Diungkapkan Dr. Andi Renald

Sel, 11 Mei 2021 05:53:21pm

  JAKARTA – Program E-PPNS yang dilaunching program Kapolri Jendral Pol Listiyo Sigit Prabowo, hal ini mendapatkan Apersiasi dari Dr Andi...

Bupati Semarang Gencar Cegah Penyebaran Covid 19 dan Pantau Bantuan Sosil

Sel, 11 Mei 2021 05:47:00pm

Semarang - 10 Mei 2021. Berbagai Upaya pemerintah daerah kabupaten kota Semarang dalam menekan penyebaran Covid 19 patut di apresiasi dan perlu...

Sekenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1)

Sel, 11 Mei 2021 03:12:47pm

Sekenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1) Oleh: Latin, SE Jakarta – Kebijakan Penyehatan dan Penyelamatan...

Asyiiik Menjelang Lebaran Bupati Nganjuk Serta 10 Camat di Tangkap KPK

Sel, 11 Mei 2021 10:31:24am

  BeritaIstana.id | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menangkap 10 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk...

Permudah Akses Informasi Ekspor Pertanian, Barantan Luncurkan IMACE Versi Android

Sel, 11 Mei 2021 08:18:16am

  JAKARTA- Sebelumnya kita rilis versi website dan digunakan oleh pemda untuk pengembangan komoditas ekspor yang berbasis kawasan, nah kini...

Warning..!Kajari Pati Plin Plan :Kami Akan Proses Hukum Jika di Temukan Penyelewengan Anggaran Negara Oleh Kades

Sel, 11 Mei 2021 06:17:37am

Warning..!Kajari Pati Plin Plan :Kami Akan Proses Hukum Jika di Temukan Penyelewengan Anggaran Negara Oleh Kades Pati - Sikap dan pernyataan...

Dubes Maroko Terima Kunjungan Silahturahmi PPWI

Sel, 11 Mei 2021 04:28:07am

  Jakarta –Beritaistana.id Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Yang Mulia Mr. Ouadia Benabdellah, berkenan menerima kunjungan...

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

WhatsApp
Hello, we are here for any question, feel free to talk with us
×
Translate »
error: Content is protected !!
Lewat ke baris perkakas