Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya
IMG_20200930_163417

Rabu 30 September 2020 Oleh Tim Berita Istana 

SALATIGA-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dari semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping) menjadi sistem sanitary landfill. Pengerjaan TPA dengan sistem sanitary landfill ini akan meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Dari pantuan awak media beritaistana.id pengerjaan Pembangunan zona sanitary landfill baru TPA Ngronggo tersebut tidak sesuai penandatanganan kontrak kerja, di lokasi terdapat hanya memindah sampah dari depan kebelakang dan hanya membuat bronjong talud. Pasalnya proyek tersebut sudah dilaksanakan satu bulan sebelum penetapan pemenang lelang yang terdaftar di LPSE Kota Salatiga pada tanggal 4 september 2020 dan penandatanganan kontrak pada tanggal 18 september 2020. Kalau mulai kerja sebelum ada kontrak / surat perintah kerja (SPK), itu ada indikasi persekongkolan. Karena proses lelang belum selesai sudah tau pemenangnya atau bahkan sudah berani bekerja.

Pembangunan zona sanitary landfill baru TPA Ngronggo dengan anggaran Rp 7.191.242.323.35. yang dikerjakan oleh PT- BUMI MAS PERDANA alamat: jln pahlawan no. 1 parakan temanggung jawa tengah, TPA ini memiliki kapasitas kurang lebih lima hektar untuk melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Salatiga sebanyak 195.010 jiwa atau setara dengan 80 ton per hari itu sudah dalam pengondisian lelang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kuat dugaan proyek tersebut sudah ada kong kalikong untuk meloloskan salah satu kandidat yang di inginkan untuk pekerjaan tersebut. (30/9/20).

Sementara Ika Petra Buana, Staf DLH Kota Salatiga saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp +62 812-1506-*** iya menjelaskan, Informasi dan pemberitaan diatas tidak benar dan tidak berdasar, berdasarkan data dari aplikasi SPSE Kota Salatiga proses pelelangan kegiatan diatas dimulai tanggal 24 Agustus 2020 dan berita acara hasil pelelangan terbit tanggal 3 September 2020 sedangkan penetapan pemenang bertanggal 4 September 2020 dilanjut pengumuman pemenang bertanggal 7 September 2020, jadi tidak benar jika pekerjaan dimulai sebelum ada pemenang tender dan jika pemberitaan diatas dilakukan pada tanggal-tanggal yang kami sebut diatas atau beberapa hari setelahnya maka kami yakin tidak akan ada bukti dokumentasi seperti yang ditampilkan pada pemberitaan tersebut diatas.

Lebih lanjut Ika Petra menjelaskan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan jika terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai karena kesalahan penyedia maka mereka siap dikenakan denda putus kontrak sebesar 10 persen diluar denda keterlambatan dan retensi, berlaku hanya bila terjadi putus kontrak atas kesalahan penyedia, hal ini semata agar negara tidak terlalu dirugikan bila terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai dan supaya penyedia benar benar fokus dan berkomitmen terhadap penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan apabila terjadi keterlambatan pekerjaan sangsinya denda keterlambatan sebesar sepermil dari nilai kontrak sehari sampai dengan 50 hari atau denda keterlambatan maksimal 5 persen, tuturnya.30/9/20.

Sementara salah satu aktivis jateng Warsito Nusantara Pamungkas (38) saat dikonfirmasi awak media berita istana melalui nomor telepon iya menegaskan. Pembuatan syarat-syarat pelelangan yang jauh dari prinsip pengadaan barang atau jasa sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 44 yaitu efisien, efektif, transparan,terbuka, bersaing adil dan akuntabel. Kami menduga dan meyakini bahwa pembuatan kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pengadaan barang dan jasa ini sudah dilandasi adanya kepentingan pihak tertentu untuk memenangkan badan usaha tertentu.

Bisa terlihat dari PPK ataupun Pokja yang sudah tahu tentang isi dari perusahaan yang akan di menangkan. Maksud dari pemerintah ini untuk meminimalisir persekongkolan yang timbul dan untuk menjaga prinsip pengadaan barang atau jasa sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 44 yaitu efisien efektif transparan terbuka bersaing adil dan akuntabel berjalan sesuai pada jalurnya, maka kami tidak segan segan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

Kami sudah cek kelokasi proyek beberapa kali namun fakta dilapangan hasil pekerjaan yang terjadi secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini juga gagal sehingga dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid. “Kami mendapatkan data pada proyek tersebut. Namun yang kami lihat fakta dilapangan hasil pekerjaan secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini gagal sehingga kami yakin dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid.” (tegasnya)

Editor : Umy

Bersambung…!!!

Share this :

Baja Juga

News Feed

Hari Ke 6 Ops Ketupat Candi, Polres Klaten dan Tim Gabungan Telah Periksa 2035 Kendaraan, 264 Diputar Balik

Sel, 11 Mei 2021 07:27:52pm

KLATEN,-Hari Ke 6 Ops Ketupat Candi, Polres Klaten dan Tim Gabungan Telah Periksa 2035 Kendaraan, 264 Diputar Balik Hari keenam pelaksanaan Ops...

Kabidhumas Polda Jateng : Mari Kita Ikuti Anjuran Pemerintah untuk Tidak Mudik Lebaran Tahun Ini

Sel, 11 Mei 2021 07:23:03pm

SEMARANG - Jelang H-2 Polda Jateng Terus melakukan pengecekkan terhadap pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, di 14 Pos Pam terpadu. Pengecekan Pos Pam...

Melalui Video Conference, Kadiv Humas Apresiasi Prestasi Jajaran yang Capai Seratus Persen dalam Program Prioritas Kapolri

Sel, 11 Mei 2021 05:58:45pm

  Semarang - Karo PID Bidhumas Polri, Brigjen M. Hendra Suhartiyono dan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna, mengikuti...

Berikan Apresiasi Aplikasi E-PPNS, Ini yang Diungkapkan Dr. Andi Renald

Sel, 11 Mei 2021 05:53:21pm

  JAKARTA – Program E-PPNS yang dilaunching program Kapolri Jendral Pol Listiyo Sigit Prabowo, hal ini mendapatkan Apersiasi dari Dr Andi...

Bupati Semarang Gencar Cegah Penyebaran Covid 19 dan Pantau Bantuan Sosil

Sel, 11 Mei 2021 05:47:00pm

Semarang - 10 Mei 2021. Berbagai Upaya pemerintah daerah kabupaten kota Semarang dalam menekan penyebaran Covid 19 patut di apresiasi dan perlu...

Sekenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1)

Sel, 11 Mei 2021 03:12:47pm

Sekenario Perampokan Jiwasraya Berkedok Penyelamatan Polis Nasabah (Bagian 1) Oleh: Latin, SE Jakarta – Kebijakan Penyehatan dan Penyelamatan...

Asyiiik Menjelang Lebaran Bupati Nganjuk Serta 10 Camat di Tangkap KPK

Sel, 11 Mei 2021 10:31:24am

  BeritaIstana.id | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total menangkap 10 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk...

Permudah Akses Informasi Ekspor Pertanian, Barantan Luncurkan IMACE Versi Android

Sel, 11 Mei 2021 08:18:16am

  JAKARTA- Sebelumnya kita rilis versi website dan digunakan oleh pemda untuk pengembangan komoditas ekspor yang berbasis kawasan, nah kini...

Warning..!Kajari Pati Plin Plan :Kami Akan Proses Hukum Jika di Temukan Penyelewengan Anggaran Negara Oleh Kades

Sel, 11 Mei 2021 06:17:37am

Warning..!Kajari Pati Plin Plan :Kami Akan Proses Hukum Jika di Temukan Penyelewengan Anggaran Negara Oleh Kades Pati - Sikap dan pernyataan...

Dubes Maroko Terima Kunjungan Silahturahmi PPWI

Sel, 11 Mei 2021 04:28:07am

  Jakarta –Beritaistana.id Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Yang Mulia Mr. Ouadia Benabdellah, berkenan menerima kunjungan...

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

WhatsApp
Hello, we are here for any question, feel free to talk with us
×
Translate »
error: Content is protected !!
Lewat ke baris perkakas