Berita Istana - Berita Terbaru dan Terpercaya

Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK Oleh DPR

Jum, 13 Sep 2019 07:12:18am Berita Istana

Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden

BERITAISTANA.COM JAKARTA- Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dalam arahannya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa KPK harus terus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.

KPK juga harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.Untuk itu, Presiden Joko Widodo menolak sejumlah substansi yang disampaikan oleh DPR dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut.”Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK,” ujarnya saat menyampaikan sikap pemerintah terkait usulan revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 11 September 2019.Pertama, Presiden tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

Misalnya, izin kepada pihak pengadilan.”Tidak! KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan,” ucapnya.Kedua, Kepala Negara berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK juga dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Sebelumnya, pihak DPR berpandangan bahwa penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan.”Saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya.Ketiga, Presiden tidak menyetujui bila KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang telah berlaku selama ini telah berjalan dengan baik.”Sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi,” kata Presiden.Keempat, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga tidak boleh dipangkas dan dilimpahkan kepada kementerian atau lembaga lainnya.”Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.Jakarta,

13 September 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Penulis: Erlin Suastin

Editor: Warsito (Wnp)

Share this :

Baja Juga

One thought on “Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK Oleh DPR

Comments are closed.

News Feed

Bersama Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, TNI AD Siap Dukung Penanggulangan Pandemi

Sab, 8 Agu 2020 06:48:11am

Bersama Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, TNI AD Siap Dukung Penanggulangan Pandemi Jakarta, - Menteri BUMN, Erick Thohir dan KSAD Jenderal...

Raja Maroko Kirim Bantuan Kemanusiaan Darurat ke Lebanon

Sab, 8 Agu 2020 06:39:46am

Raja Maroko Kirim Bantuan Kemanusiaan Darurat ke Lebanon Rabat - Raja HM Mohammed VI kemarin memberikan perintah untuk mengirim bantuan medis dan...

Babinsa Kauman Harapkan Hasil RPK Dirasakan Seluruh Warga

Jum, 7 Agu 2020 06:33:08pm

Babinsa Kauman Harapkan Hasil RPK Dirasakan Seluruh Warga Boyolali,-Sertu Ngatmo Babinsa Kauman Koramil 17/ Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali bersama...

Pengusaha Tidak Lapor Pajak Pribadi, Alumni Lemhannas: Rasa Nasionalismenya Nol

Jum, 7 Agu 2020 05:29:53am

Pengusaha Tidak Lapor Pajak Pribadi, Alumni Lemhannas: Rasa Nasionalismenya Nol Jakarta – Maraknya para pengusaha yang tidak melaporkan pajak...

Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian

Jum, 7 Agu 2020 05:24:12am

Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam...

Dua Pengurus Tambang di Sragen  Catut DPR RI dan Mengaku Ponakan Gubernur Jateng Kini Resmi Dilaporkan Polres Klaten 

Kam, 6 Agu 2020 08:04:32pm

Dua Pengurus Tambang di Sragen  Catut DPR RI dan Mengaku Ponakan Gubernur Jateng Kini Resmi Dilaporkan Polres Klaten  Kamis 6 Agustus 2020...

Kasus Dugaan Korupsi ADDesa Dipetieskan, Integritas Kejari Kampar Dipertanyakan

Kam, 6 Agu 2020 08:07:54am

Kasus Dugaan Korupsi ADDesa Dipetieskan, Integritas Kejari Kampar Dipertanyakan RIAU, BERITAistana.id - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari)...

Tangkap Begundal dan Adili Pelaku Penganiayaan Wartawan. Jangan Rampas Kebebasan PERS

Rab, 5 Agu 2020 06:48:10pm

Berita Istana  Rabu 5 Agustus 2020  Editor : Warsito Nusantoro Pamungkas Riau- Kasus kekerasan terhadap insan pers kembali terjadi. Kali ini...

Do’a dan Restu Kedua Orang Tua di Hari Pernikahan

Rab, 5 Agu 2020 06:15:53pm

Do'a dan Restu Kedua Orang Tua di Hari Pernikahan KUA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN PELAYANAN MEMUASKAN ON TIME..RAMAH IKHLAS MELAYANI...

Orasi AMAK  Minta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Palas Mundur dari Jabatannya

Sel, 4 Agu 2020 01:29:35pm

Selasa, 04 Agustus 2020 | Penulis : Bonardon Padang Lawas, -Pernyataan agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas ( Palas)...

Berita Terbaru

International

Fokus

Visitor

WhatsApp
Hello, we are here for any question, feel free to talk with us
×
Translate »
%d blogger menyukai ini: